ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah usah menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) di memesan kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra dan tidak keliru diajak berbicara di merumuskan kebijakan-kebijakan supaya urusan pekerja migran sebab mereka yang benar-benar mengetahui keadaan pada lapangan, mulai daripada pergi hingga sampai pada luar negeri, tutur mahfud pada jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal tersebut dalan forum silaturahmi ketua umum dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertema mengakibatkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca usaha dan kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya membeli pjtki menjadi pihak dari proses pelayanan serta perlindungan kepada para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Menghilangkan bekas jerawat
- Review Krim Walet
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
oleh sebab tersebut, papar dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan bisnis dan akses yang luas terhadap keterlibatan pjtki dengan lokasi memperbaiki kualitas sistem agar pekerja migran, mulai dari perekrutan, pendidikan dan latihan, perlindungan selama di luar negeri, hingga dengan pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar sebagai mitra pada berbagai proses kebijakan, bukan dibuat objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai bahwa selama ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran masih belum maksimal sehingga masih belum dapat diaplikasikan selama penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan itu dia sampaikan dijadikan tanggapan atas keluhan daripada bagian apjati yang menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra pada memesan kebijakan, padahal pjtki adalah pihak dan paling berperan pada lapangan selama menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan di pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan adalah pelaksana selama lapangan. seharusnya kami merupakan partner pemerintah, tutur sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan dan melibatkan pjtki untuk partner pemerintah. jangan kalau banyak keberhasilan serta prestasi pemerintah dan menerima, tapi apabila banyak masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa pihak pjtki sebenarnya kerap berhasil menyelesaikan urusan-urusan kaum pekerja migran di luar negeri, tergolong persentasi hukum dengan pendekatan informal, dimana langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan cara dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah dalam luar negeri oleh karenanya cenderung besar agar melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji pada apjati untuk mengatakan masukan tersebut terhadap pemerintah supaya dilakukan pembicaraan guna mewujudkan kebijakan dan mampu mendorong iklim upaya-upaya dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah seluruh input ini aku sampaikan pada pemerintah, kta ingin membahas dulu untuk mencari hapal apakah telah sesuai ataupun masih banyak dan perlu diperbaiki, ujar mahfud.