anggota komisi ii dpr yasona laoly menilai reformasi badan pertanahan nasional (bpn) belum berjalan baik sebab baru ada konflik pertanahan.
saya kira, usah dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja bpn. ya tergolong kita pertanyakan kepemimpinan pak hendarman (kepala bpn). secara konseptual, bolehlah. tapi implementasinya, belum ada, kata yasona pada jakarta, minggu.
dia mengkritik praktik percaloan dan mafia tanah dan belum berhasil diberantas bpn.
banyak laporan mengenai ini. misalnya batas tanah, sering menjadi pemicu sengketa. belum dulu sertifikat ganda. sepertinya kepala bpn mesti bersihkan lagi internalnya, papar dia.
Informasi Lainnya:
- Krim penghilang bekas jerawat
- Kenapa Sarang Walet dicari Orang
- Tips menjual rumah
- Buar cepat laku menjual rumah
anggota dpr ri daripada fpdip dan mempertanyakan tim 11 bentukan bpn dan bertugas menyelesaikan sengketa tanah dalam seluruh daerah yang akan tetapi tidak menunjukkan hasil yang baik.
sampai saat ini, aku belum tahu banyak konflik agraria yang diselesaikan. padahal, kian berlalu angka tanah maka tambah complicated. karena kualitas keekonomisan tanah tambah tinggi, papar dia.
wakil sekretaris jenderal (wasekjen) konsorsium pembaruan agraria (kpa), dewi kartika, menilai tidak ada sinkronisasi selama internal bpn. resikonya, terkandung 632 ajaran yang tumpang, juga itu mesti diselesaikan, tutur dewi.
masih maraknya sengketa agraria, menurut dewi, merupakan bentuk kegagalan kinerja bpn. sebanyak 7.200 sengketa tanah baru terselesaikan 60 persen. mirisnya dulu, 30 sk dan dikeluarkan bpn perihal tanah terlantar, 11 keduanya digugat.